2.700 Aturan Daerah Bebani Ekonomi Indonesia

[sucyresky]

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyiapkan suatu program menyelaraskan segala macam peraturan khususnya di bidang ekonomi. Pasalnya, saat ini ada 2.700 peraturan deregulasi di daerah yang membebani ekonomi.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas, Sofyan Djalil menuturkan jika dalam menstrilline peraturan tersebut, pihaknya akan mencontoh Korea.

Korea membuat komite internasional tingkat tinggi untuk menstrimline regulasi. Targetnya adalah dalam tempo satu tahun mereka dapat memotong 47 persen deregulasi yang tidak perlu.

"Nah kita ini luar biasa banyak aturan sama juga dengan berbagai negara. Untuk itu, tentu ini kita buat tim untuk proses restrukturisasi atau reformasi berbagai peraturan yang dikerjakan oleh menko Pak Darmin namun pemangkasan deregulasi itu masih kecil,"ujar Sofyan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Menurutnya, dengan melakukan hal tersebut, 2.700 deregulasi peraturan yang sudah masuk dalam undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, inpres, belum lagi permen, uang membebani ekonomi dapat dipangkas.

"Oleh sebab itu sekarang kita sedang kaji, nanti akan ada di luar Perpres untuk memberikan mandat dengan target tertentu. Ini juga terjadi di berbagai negara, karena pada umumnya, peraturan itu makin lama makin banyak,"tuturnya.

Untuk merealisasikan pemangkasan deregulasi tersebut, Bappenas akan membuat komite tingkat tinggi yang kemudian akan diminta kepada semua kementerian untuk me-riview. Tim komite bisa tersiri dari tim teknis dan tim expert.

"Kita perlu mempelajari dulu, apakah bisa, karena kan punya dampak implikasi kemana-mana. Bisa berimplikasi pada apbn 2015, kemudian audit BPK, dan lainnya, jadi kita akan pelajari,"ujarnya.

SUMBER : Okezone.com