100 Hari Kerja Jokowi, Mendobrak Tradisi Kebijakan Energi Indonesia

[sucyresky]

JAKARTA – Semenjak dilantik menjadi Presiden pada 20 Oktober 2014 silam, Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) langsung bekerja cepat. Sorotan utamanya, adalah bagaimana memperbesar ruang fiskal pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) demi mewujudkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Kerja cepat pun dilakukan untuk memperlebar anggaran warisan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), baik dengan memangkas anggaran perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS), memangkas belanja tidak produktif Kementerian Lembaga, sampai pelarangan rapat di hotel mewah. Namun, penghematan-penghematan tersebut nyatanya tidak banyak membantu, lantaran tidak berdampak besar terhadap anggaran negara.

Jokowi pun terpaksa memainkan kartu trufnya, yakni kebijakan energi. Selama ini kebijakan energi selalu dihindari para presiden pendahulu, lantaran terlalu berisiko tinggi menurunkan pamor pemerintah. Kebijakan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi memang memicu potensi chaos yang cukup tinggi. Bahkan, kala Pemerintah SBY kenaikan harga BBM bersubsidi akhirnya dibatalkan, akibat digulung aksi unjuk rasa yang terjadi di seluruh nusantara.

Meski demikian, Jokowi tak gentar untuk melepas harga Premium ke pasaran. Pasalnya, harga minyak mentah kala itu sudah semakin melambung, jika dilihat secara tahunan, sehingga alokasi anggaran negara sebagian besar habis ke subsidi energi. Dengan mepetnya anggaran tersebut, tidak mungkin Jokowi bisa menerapkan target pembangunan infrastruktur maritim andalannya tersebut.

Skema pun disiapkan, para menteri-menteri ekonomi andalan Jokowi pun mengalkulasi skema kebijakan kenaikan BBM beserta imbasnya , baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Dari perhitungan tersebut, terumuslah bahwa harga BBM bersubsidi harus naik hingga Rp2.000 per liter. Untuk itu, Jokowi akan memberikan kompensasi pada 15 juta keluarga miskin karena kenaikan harga BBM dengan nama Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebesar Rp400 ribu. Sementara untuk angkutan umum, akan diberikan tambahan kelonggaran pajak.

Pemerintah menghitung, pada APBN 2015 sebesar Rp2.039 triliun, ada subsidi Rp443 triliun dengan alokasi sebesar Rp303 triliun hanya untuk BBM. Jika diteruskan, maka selama lima tahun kepemimpinannya, pemerintah Jokowi-JK akan mengeluarkan Rp714 triliun untuk subsidi BBM. Padahal, dia mengklaim dana untuk membangun infrastruktur hanya Rp507 triliun dan untuk anggaran kesehatan Rp202 triliun.

Menurut Jokowi, dirinya tidak akan mengambil keputusan lama jika sudah mendapatkan hitung-hitungan yang komplet dari menteri ekonominya. Meski demikian, Jokowi mengaku sempat mendapat bisikan ‘Setan’ saat akan menerapkan kenaikan harga BBM bersubsidi. “Samping kanan kiri saya bisikan, jangan naikan pak, nanti popularitas bapak anjlok,” kata Jokowi kala itu.

Skenario pun disiapkan, kala itu di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, para menteri berkumpul bersama petinggi media massa untuk membicarakan keputusan ini. Menteri-menteri yang sudah siap mengumumkan ke publik adalah Menko bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri BUMN Rini Soemarno, Kepala Bappenas Andrinof Caniago, dan Menteri Keuangam Bambang Brodjonegoro.

Ruangan pun telah dipersiapkan oleh kementerian untuk mengumumkan kenaikan harga BBM. Namun, sesaat menjelang pertemuan dengan para pemimpin media massa, Jokowi menghubungi Sofyan Djalil. Jokowi memutuskan untuk mengumumkan kenaikan harga ini sendiri. Alhasil, Sudirman dan menteri-menteri lainnya segera bergegas menuju Istana Negara, guna mendampingi Presiden Jokowi.

Bukan Lagi Era Minyak Mahal

Namun, selang beberapa Minggu setelah pengumuman kenaikan harga BBM tersebut harga minyak mentah terus mengalami penurunan, bahkan sudah berada jauh di bawah asumsi pemerintah. Terdesak oleh realita bahwa harga minyak mentah semakin murah, Jokowi pun berencana untuk mengubah skema penentuan kebijakan harga BBM bersubsidi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah energi Indonesia, pemerintah akan melepas harga BBM ke pasaran.

Harga premium pun menurun ke Rp7.600 per liter dari harga sebelumnya Rp8.500 per liter. Sementara harga solar menjadi Rp7.250 per liter dari harga sebelumnya Rp7.500 per liter.

Sayangnya formula tersebut dirasa belum matang. Oleh karena itu, pemerintah kembali berjanji untuk mengkaji kebijakan harga premium setiap bulan, dan akan mengumumkan sebelum perubahan tersebut. Karenanya, pada 19 Januari 2015 kemarin, pemerintah kembali menurunkan harga jual BBM jenis premium menjadi Rp6.600 dan solar menjadi Rp6.400 per liter.

Menurut pengamat energi Universitas Indonesia (UI) Iwa Garniwa, hal itu malah akan membuat bingung pengusaha atau pun industri yang bergantung pada BBM. Dengan tidak adanya kepastian berbisnis, alhasil malah membuat harga-harga akan tetap berada di level yang tinggi.

"Saya tidak bisa bayangkan bagaimana mereka menghitungnya dengan pola pergantian harga BBM yang cepat," ucapnya.



Saat ini, turunnya harga BBM memang membuat industri senang. Namun Pemerintah harus bisa memberikan kepastian bahwa kalaupun nanti ada kenaikan, jumlahnya tidak signifikan. Jika tidak, maka para pengusaha ataupun industri akan memasang harga di level tertinggi, karena tidak ingin merugi.

"Saya yakin pengusaha pasti menaruh di harga yang tinggi. Ini yang menjadi tidak pasti, jadi bola liar. Karena tidak ada kepastian, mereka pasti tidak mau spekulan, pasti cari aman," tuturnya.

Merasa mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi pun ikut menerapkan hal yang sama. PT PLN (Persero) sebagai perusahaan penyuplai listrik, menunda kenaikan tarif dua golongan listrik rumah tangga (R1) dengan daya 1.300 volt ampere (va) dan R1 berdaya 2.200 va. Padahal, kenaikan tarif tenaga listrik dilakukan secara bertahap setiap dua bulan sekali dan berawal pada 1 Juli 2014, artinya kenaikan akan terjadi pada awal Januari.

Hal ini dilakukan lantaran beban PLN berkurang, seiring dengan menurunnya harga BBM jenis solar. Seperti diketahui, beberapa pembangkit listrik PLN masih menggunakan BBM sebagai bahan bakar utamanya. Setali tiga uang dengan PLN, Pertamina yang sempat menaikkan harga Elpiji 12 kilogram (kg) saat premium mengalami penurunan harga, mulai mempertimbangkan harga jual Elpiji 12 kg. Karenanya, bersamaan dengan penurunan harga Premium kedua kalinya, harga Elpiji 12 kg juga diturunkan.

Meski demikian, kebijakan pemerintah untuk melepas harga energi ke pasaran dirasa merugikan para pengusaha. Contoh saja para pengusaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan pengusaha Elpiji 12 kg, pasalnya para pengusaha telah membeli dengan harga yang terlanjur naik. Yang paling dirugikan, adalah para agen penjual Elpiji 12 kg, karena meskipun pemerintah telah memberikan jeda dua hari namun tidak mungkin menghabiskan stok dalam waktu yang begitu singkat.

Pemerintah memang memberikan keringanan bagi para pengusaha untuk membeli dengan harga baru yang lebih murah, namun masih dapat menjual dengan harga lama yang lebih mahal dalam waktu dua hari tersebut. Sayangnya, berbeda dengan BBM yang cepat habis, Elpiji 12 kg cenderung sulit untuk dijual.

Memang kebijakan yang dibuat tidak bisa memuaskan semua pihak, namun demikian saat ini yang harus dipikirkan pemerintah bukanlah menyenangkan semua pihak, tapi menstabilkan harga-harga yang cenderung mengikuti kenaikan harga BBM tapi tidak mau mengikuti tren penurunan. Masalahnya, setiap pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan energi, maka terjadi second round effect, yakni peningkatan harga dan tentu saja penurunan daya beli masyarakat dan menyebabkan inflasi meningkat.

Kini, tugas pemerintah setelah menerapkan kebijakan baru tersebut adalah membereskan segala impactnya, baik dari segi harga bahan pokok maupun tarif angkutan umum. Meski menuai banyak kontroversi, namun langkah pemerintah untuk membuang kebiasaan lama memang patut diapresiasi, asal semua dilakukan atas nama pembangunan bangsa Indonesia, bukan kepentingan segelintir orang.

SUMBER : Okezone.com