BRI: Pengembangan Infrastruktur Uang Elektronik Butuh Modal Besar

[je_tek]

Kartu Uang Elektronik atau e-Money (Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan)

Sistem transaksi elektronik akan berlaku di pembayaran gardu tol mulai bulan depan. Namun, aturan pengenaan biaya tarif isi ulang (fee top up) uang elektronik yang rencananya akan diterbitkan Bank Indonesia diprotes banyak kelompok masyarakat.
Direktur Intitusion PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk, Sis Apik Wijayanto, mengatakan biaya tarif isi ulang tersebut dibutuhkan untuk perbankan megembangkan infrastruktur uang elektronik. Biaya investasi seperti layanan teknologi dan perawatan menjadi salah satu pertimbangan pemungutan biaya tersebut.
"Komunikasi, sosialisasi yang harus dilakukan oleh bank atau industri ke masyarakat agar masyarakat juga pahami sebenernya teknologi itu juga perlu biaya yang tidaklah sedikit untuk pengembangannya," kata Apik saat ditemui di kawasan JCC Senayan, Jakarta Selatan, Senin (18/9).
Menurut Apik, dengan adanya aturan ini, diharapkan bisa mendorong masyarakat dalam menggunakan transaksi non tunai. Sebab, pembayaran seperti ini akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi.
"Bagi industri bank kita ingin masyarakat menggunakan non tunai dengan semakin mudah, semakin terjangkau sehingga masyarakat bisa gunakan uang elektronik dengan mudah. Harapan kami adalah masyarakat lebih banyak gunakan uang elektronik," ujarnya.
Apik memastikan mengklaim biaya tarif isi ulang uang elektronik tidak akan membebani masyarakat. Adapun BI sebelumnya memperkirakan biaya isi ulang berkisar antara Rp 1.500-Rp 2.000. "Cuma kita juga ingin kalau seandainya ada kita ingin menerapkan yang paling murah ke nasabah," ujarnya.
Menurut Apik, hingga Oktober nanti BRI akan menyiapkan sekitar 1,7 juta keping kartu perdana Brizzi untuk mendukung program transaksi elektronik di gerbang tol. Adapun jumlah kartu Brizzi saat ini yanng telah dikeluarkan perseroan jumlahnya sudah mencapai 6,5 juta keping.

https://kumparan.com/angga-sukmawija...uh-modal-besar