Beginilah Kronologi Ribuan warga tolak pembangunan waduk Rokan Kiri Riau

[bebex]

Massa yang sebagai warga empat desa di Kabupaten Rokan Hulu berunjuk rasa di muka Kantor Gubernur Riau, Rabu (9/5). Tindakan itu bertepatan dengan gagasan kehadiran Presiden Joko Widodo tengah ke Riau.

KNCI kembali demo ketentuan registrasi kartu prabayar
Antisipasi demo angkot, Pemkot Bandung sediakan beberapa ratus armada pengganti
Mereka tidak setuju pembangunan Waduk Rokan Kiri yang sebagai program pemerintah pusat serta Pemprov Riau di empat desa di Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu. Massa pernah juga berkumpul di kantor Instansi Tradisi Melayu Riau.

Baca Juga:*harga kaca

Massa menginginkan Presiden Jokowi dengerin yang dirasakan mereka. Salah seseorang massa dalam orasinya, sebutkan mereka memohon supaya Presiden Jokowi lakukan revisi Aturan Presiden No 58 Th. 2017 yang keluarkan gagasan pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Project Strategis Nasional.

Artikel Terkait:*kabel listrik*

" Kami tak mau di rendam. Kami minta pak Plt Gubernur Riau buat datang kesini, " papar seseorang pendemo berorasi.

Penduduk kuatir kampung tempat mereka bertempat tinggal terbenam akibatnya pembangunan waduk itu. Waduk itu di anggap tdk mempunyai pengaruh positif pada perekonomian warga bahkan juga jadi menyengsarakan penduduk setempat. Apabila pembangunan waduk Lompatan Harimau itu terus dijalankan, penduduk dapat menampik kotak nada Penentuan Umum (Pemilu) serta dapat Golput (tdk pilih).

Mereka memohon Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim buat menyambung surat penolakan pada gagasan pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri. Surat itu dari Bupati Rokan Hulu terhadap Presiden Republik Indonesia, Menteri Sumber Daya Mineral, Tubuh Rencana Pembangunan Nasional serta kementerian perihal yang lain.

Massa juga memohon Gubernur Riau buat keluarkan gagasan pembangunan Waduk Serbaguna Rokan Kiri dari Ide Tata Area Lokasi Propinsi Riau.

Disamping itu, WALHI Riau serta instansi yang lain yang turut menampik pembangunan waduk ini menilainya bahwa project itu cuma membawa keperluan segelintir orang saja.

Ali Mahmuda, bertindak sebagai staf Advokasi serta Kampanye WALHI Riau sebutkan, pembangunan waduk yang masuk dalam salah satunya Project Strategis Nasional (PSN) ini, merugikan penduduk lebih kurang. Sebab, warga dapat kehilangan kampung mereka dengan pembangunan waduk itu.

Dia mencontohkan seperti yang sempat berjalan waktu pemerintah bangun PLTA Koto Panjang di Kabupaten Kampar, juga menenggelamkan beberapa desa. Selagi itu warga juga tdk mendapatkan tukar rugi, meski sebenarnya kampung mereka terbenam.

" Duka atas pembangunan PLTA Koto Panjang bukan hanya sekedar ketiadaan tukar rugi. Namun sanggupkah negara mengkalkulasi tradisi serta budaya beberapa ribu penduduk yang hari ini tdk punya kampung halaman? Hal semacam ini tdk dapat dikalkulasikan dengan angka serta rupiah, " papar Ali.

Lantaran itu, WALHI memohon supaya system otonomi daerah dijalankan, apabila pemerintah Propinsi Riau bersikeras bangun cuma dikarenakan ini project strategis nasional serta tdk menghiraukan keperluan serta hak asasi rakyatnya sendiri.