Pembelian Minyak dari Angola Diminta Dikaji Ulang

[sucyresky]

JAKARTA - Pembelian minyak antara Pemerintah Indonesia melalui PT Pertamina (Persero) dengan Pemerintah Angola melalui BUMN migasnya diminta untuk dikaji ulang.

Menurut pengamat energi Sofyano Zakaria, rencana kerjasama pembelian minyak dari pihak Angola, atau Sonangol EP, perlu dikaji lebih jauh.

"Apakah benar dengan membeli minyak dari Angola benar akan memberikan penghematan kepada negara sebesar 25 persen?" kata Sofyano di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Sofyano menjelaskan, jika yang dimaksud menghemat 25 persen itu adalah harga jual atau diskon untuk harga minyak Angola adalah sebesar 25 persen, maka hal itu sangat tidak bisa dipercaya begitu saja.

Sebagaimana di ketahui, Presiden Joko Widodo telah menandatangani perjanjian kerja sama pembelian minyak dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Fincente di Istana Merdeka, Jumat, 31 Oktober 2014. Setelah perjanjian ini ditandatangani, direncanakan, Indonesia yang diwakili PT Pertamina (Persero), akan membeli minyak dari perusahaan minyak nasional Angola, Sonangol EP.

"Apa yang dimaksud dengan penghematan itu? Penghematan besar bisa terjadi jika harga jual minyak dari Sonangol adalah lebih murah 25 persen dari standar harga minyak dunia. Jika saat ini harga minyak dunia rata rata diangka USD86 per barel, maka apakah Sonangol akan menjual ke Indonesia dengan harga di sekitar USD64,5 per barel? Saya sangat tidak yakin itu. Jadi sebaiknya Menteri ESDM menjelaskan sejelas jelasnya ke publik apa yang dimaksud dengan bisa hemat sebesar 25 persen jika Pemerintah Indonesia membeli minyak dari Angola?" terangnya.



Dikatakannya, jika Pemerintah Angola atau pihak Sonangol EP bersedia menjual minyak ke Indonesia dengan discount sekitar 25 persen, apa pertimbangannya dan apa kepentingannya? Mengapa mereka tidak memberlakukan hal yang sama kepada negara lain yang juga banyak membutuhkan pasokan minyak.

"Jika betul apa yang dikatakan Menteri ESDM bahwa dengan membeli minyak dari Angola bisa hemat 25 persen, mengapa selama ini hal tersebut tidak dilakukan oleh Pemerintah SBY dan atau Pertamina?" pungkasnya.

SUMBER : Okezone.com