Jurus BPH Migas Agar BBM Satu Harga Bisa Masuk ke Pelosok Desa RI

[je_tek]

Petugas menuang BBM di tangki penyimpang. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Sejak diluncurkan pada pertengahan 2016 lalu, program BBM Satu Harga yang diusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) sampai hari ini tercatat sudah ada di 25 titik daerah pedalaman dan terluar.
Harga BBM di daerah-daerah terpencil itu, misalnya di pedalaman Papua, yang tadinya mencapai Rp 100.000/liter sekarang menjadi Rp 6.450/liter untuk Premium dan Solar Rp 5.150/liter.
Program BBM Satu Harga memang bertujuan memberikan keadilan pada penduduk di pelosok Indonesia. Kini, penduduk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) bisa menikmati BBM yang harganya sama dengan di Jawa dan wilayah Indonesia lainnya.
Namun, program BBM Satu Harga belum benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok Indonesia. Lembaga-lembaga penyalur BBM Satu Harga baru sampai ke tingkat kabupaten.
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, berpendapat bahwa 148 titik yang ditargetkan sampai 2019 belum sepenuhnya mencerminkan BBM Satu Harga. Idealnya, kata dia, BBM Satu Harga bisa masuk sampai tingkat kecamatan, bahkan desa.



Terdapat sekitar 160 kabupaten yang termasuk daerah 3T di seluruh Indonesia. Dari 160 kabupaten terpencil itu, ada kurang lebih 2.100 kecamatan dan 21.000 desa. Inilah yang harusnya jadi target BBM Satu Harga.
"Daerah 3T ini sebenarnya ada 160-an kabupaten, katakanlah misalnya sudah ada 1 lembaga penyalur per kabupaten. Kalau kita mau betul-betul jujur, harus sampai level kecamatan. Ada sekitar 2.100 kecamatan. Jumlah desanya lebih lagi, ada 21.000 desa," ujar Fanshurullah kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (18/10).
Agar BBM Satu Harga bisa tembus hingga tingkat kecamatan dan desa-desa, BPH Migas mendorong Pertamina membuat lembaga sub penyalur.
Diharapkan SPBU-SPBU atau lembaga penyalur yang sudah dibuat Pertamina di tingkat kabupaten dapat menjadi hub untuk lembaga sub penyalur di tingkat kecamatan dan desa. Hal ini telah diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 5 Tahun 2015.
"Dalam peraturan itu, kita membuat sub penyalur. Kalau BBM Satu Harga ini kan tingkat penyalur seperti SPBU, SPBU mini, SPBU Kompak, APMS, dan sebagainya. Dari tingkat penyalur diturunkan lagi ke sub penyalur kan belum ada, makanya BPH Migas mengaturnya," katanya.


BBM Satu Harga (Foto: Dok. Kementeria ESDM )

Lembaga sub penyalur ini serupa dengan Pertamini atau penjual-penjual BBM eceran di kampung-kampung. Tapi harus memenuhi standar keselamatan, jarak dengan SPBU, kuota BBM yang dijual, dan sebagainya.
"Kita buat standarnya, safety-nya, kita atur juga jaraknya agar tidak terlalu dekat penyalur. Jarak dia menjual minimal 5 km dari SPBU, maksimum menjual 3 ton," kata Fanshurullah.
Lembaga sub penyalur juga harus mengikuti harga jual BBM yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda). Mereka tidak boleh mengambil keuntungan sesukanya, margin keuntungan dibatasi oleh pemda.
"Di sini kita meminta bupati membuat aturan soal biaya angkutnya. Pasti kan ada ongkos angkut, risiko, mesti buat tempat penyimpanan. Selama ini tidak diatur, ada yang ambil untung sampai puluhan ribu rupiah per liter di Papua," katanya.
Saat ini, lembaga sub penyalur BBM sudah mulai dibuat, misalnya di Pulau Selayar. Dalam waktu dekat, di Gorontalo juga akan ada lembaga sub penyalur BBM. "Contoh sekarang sudah kita resmikan di Pulau Selayar. Dalam waktu dekat kita mau resmikan di Gorontalo, SPBU jadi hub," ujarnya.

https://kumparan.com/angga-sukmawija...elosok-desa-ri