Pesawat Angkut BBM Satu Harga di Papua Belum Dapat Izin dari Kemenhub
 

https://img.kumpar.com/kumpar/image/...dwyc6kklve.jpg
Kantor Kemenhub di Medan Merdeka Barat. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Kementerian Perhubungan berkomitmen mendukung kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di Wilayah Papua. Demikian disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Baitul Ikhwan di Jakarta, Sabtu (14/10).
"Kemenhub berkomitmen untuk mendukung kebijakan presiden soal satu harga BBM untuk wilayah Papua. Dalam konteks ini, segala upaya telah dilakukan termasuk mengupayakan proses kemudahan izin dan pengangkutan distribusi," tegas Ikhwan dalam keterangan tertulis, Minggu (15/10).
Ikhwan menambahkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan adalah mempermudah pengadaan transportasi yang andal dan tetap memenuhi kriteria standar pelayanan minimum dan juga memenuhi standar keselamatan dan keamanan transportasi.
"Armada yang ditugaskan untuk mengangkut BBM harus sesuai dengan standar keselamatan dan keamanan transportasi udara. Pesawat harus layak dalam faktor keselamatan maupun usia," jelasnya.
Semua itu dengan tujuan agar kebijakan berjalan lancar dan memenuhi standar keselamatan dan keamanan. Dengan demikian diharapkan distribusi BBM sampai tujuan dengan meminimalkan risiko.
"Upaya ini harus dilakukan demi mendahulukan standar keselamatan dan keamanan distribusi transportasi udara," tutup Ikhwan.
Sebelumnya diberitakan bahwa Staf Khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) Lenis Kogoya menuding penyaluran Bahan Bakar Minyak menggunakan pesawat di wilayah Nabire, Papua masih terhambat izin Menteri Pehubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. Hal ini diklaimnya membuat kebijakan BBM satu harga di Papua belum efektif.
Pesawat yang dimaksud Lenis adalah Antonov An-3 yang melayani rute penerbangan ke pedalaman. Menurut seorang pejabat Kemenhub, pesawat tersebut belum memenuhi aspek safety. Selain itu, izin yang diajukan bukan untuk pengangkutan BBM.
Pertamina yang bertugas menyalurkan BBM Satu Harga, belum bisa mengkonfirmasi terkait persoalan izin pesawat tersebut. "Kami cek dulu," ujar VP Corporate Communication Pertamina, Adiatma Sardjito.

https://kumparan.com/michael-agustin...-dari-kemenhub